PROBATAM, Jakarta — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si., mendorong pemerintah memperkuat konektivitas transportasi laut antardaerah perbatasan, khususnya yang menghubungkan Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat, dengan Serasan dan Natuna, Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Mustamin setelah mengikuti Rapat Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan terkait Konektivitas di Wilayah Perbatasan Tahun 2026 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (30/9/2026), di Jakarta.
Pertemuan yang dipimpin Deputi I BNPP, Dr. Nurdin tersebut salah satunya membahas konektivitas wilayah perbatasan RI–Malaysia di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.
Menurut Mustamin, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Kabupaten Natuna perlu didukung dengan sarana transportasi laut yang mampu menghubungkan wilayah-wilayah perbatasan. Salah satunya melalui konektivitas laut antara Temajuk, Sambas, Serasan hingga Natuna.
“Dengan adanya PLBN Serasan tentu kita mau mengaktifkan Kalbar, Sambas, Temajuk dengan Provinsi Kepri, Serasan dan Natuna. Sama-sama daerah perbatasan. Harus ada transportasi laut yang menghubungkan beberapa daerah untuk menunjang perekonomian dan wisata,” kata Mustamin yang hadir bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepri, Doli Boniara.
Ia menilai konektivitas tersebut penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses perdagangan, distribusi barang dan pengembangan sektor pariwisata di kawasan perbatasan.
Dorong Bandara Perintis Serasan
Selain transportasi laut, Mustamin berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat memprogramkan pembangunan bandara perintis di Serasan, Natuna.
Ia mengusulkan agar konektivitas udara tersebut nantinya dapat membuka rute Sambas–Serasan–Ranai, sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih beragam.
“Kita berharap pemerintah juga memprogramkan pembangunan bandara perintis di Serasan melalui Kementerian Perhubungan, dengan rute Sambas–Serasan–Ranai,” ujarnya.
Rute Tol Laut Perlu Dievaluasi
Dalam pertemuan tersebut, Mustamin juga menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap rute tol laut yang telah melayani sejumlah wilayah di Natuna.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan layanan tol laut, sehingga perlu dioptimalkan dengan pengaturan rute yang efektif dan tidak tumpang tindih.
“Dari Kementerian Perhubungan menjelaskan pemerintah sudah menurunkan tol laut. Ini harus kita manfaatkan. Tetapi rutenya perlu dievaluasi supaya tidak berbenturan dan efektif dalam menyinggahi beberapa pelabuhan,” katanya.
Mustamin menyebut sejumlah wilayah seperti Serasan, Subi dan Midai telah menjadi bagian dari konektivitas laut. Namun, persoalan infrastruktur pelabuhan masih perlu mendapat perhatian.
Pelabuhan Ro-Ro Perlu Ditingkatkan
Mustamin mengatakan sejumlah pelabuhan yang saat ini digunakan masih merupakan pelabuhan eksisting dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kapal Ro-Ro KMP. Bahtera Nusantara 1 dan 2.
“Tol laut sudah beroperasi di beberapa titik di Serasan, Subi dan Midai. Khususnya tempat sandaran Ro-Ro sekarang menggunakan eksisting pelabuhan yang ada, sementara pelabuhan itu belum mencukupi standar untuk Ro-Ro,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pelayanan kapal Ro-Ro yang masih menggunakan pelabuhan reguler. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar aktivitas penumpang maupun distribusi barang dapat berlangsung lebih efektif.
“Efektivitas kapal Ro-Ro masih menggunakan pelabuhan reguler, bukan standar Ro-Ro. Supaya penumpang dan barang juga efektif, pelabuhan yang dilewati perlu disiapkan sebagai pelabuhan Ro-Ro,” ujarnya.
Mustamin mengatakan berbagai masukan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi Pemerintah Provinsi Kepri kepada pemerintah pusat melalui kepala BP2D.
“Kita menyerahkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepri melalui kepala BP2D,” tutupnya. (Dan/**)
Komentar