PROBATAM.CO, Jakarta – Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan menerima bantuan sosial (bansos) secara langsung melalui rekening bank. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut berasal dari kategori desil 1 hingga 4.
“Sebanyak 50 juta masyarakat termiskin tadi itu sudah pasti akan diberikan. Nanti pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, nanti saya kira fiskal,” ujar Luhut di Kantor DEN, Kamis (10/9).
Digitalisasi penyaluran bansos diharapkan dapat memperbaiki pendataan penerima bantuan, termasuk mengurangi inclusion error dan exclusion error. Dengan demikian, masyarakat yang semestinya memperoleh bantuan tetapi belum terdata dapat masuk dalam daftar penerima, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan.
Pemerintah juga telah menyepakati perubahan mekanisme penyaluran bansos dari transfer tunai menjadi transaksi non-tunai. Menurut Luhut, sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran lebih transparan sekaligus menekan peluang terjadinya korupsi.
“Kami sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Kalau ada orang yang nyogok-nyogok, duitnya tidak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” jelasnya.
Digitalisasi Bansos Ditargetkan 80 Persen Selesai Tahun Ini
Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan pemerintah menargetkan peluncuran atau roll out digitalisasi bansos dilakukan pada pekan ketiga Oktober 2026.
Pemerintah berharap sekitar 80 persen proses digitalisasi tersebut sudah dapat diselesaikan pada waktu tersebut.
“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kami berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” katanya.
Meski demikian, Luhut mengakui penerapan digitalisasi bansos masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang tengah dihadapi pemerintah berkaitan dengan pembagian data berdasarkan desil.
Penyaluran melalui Rekening Diuji Coba Kuartal I 2027
Penyaluran bansos melalui rekening bank rencananya mulai diuji coba pada kuartal I 2027. Sementara selama sisa waktu 2026, pemerintah akan memfokuskan upaya pada penyelesaian serta penertiban data penerima bantuan.
“Kalau didistribusikan, kita uji coba nanti pada kuartal 1 tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” terang Luhut.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menambahkan, sekitar 50 juta masyarakat nantinya berpotensi menggunakan portal digitalisasi bansos.
Untuk memastikan sistem mampu melayani jumlah pengguna tersebut, pemerintah akan melakukan stress test dan load test. Pengujian tersebut juga dilakukan untuk memastikan keamanan data masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah menyiapkan mekanisme sanggah apabila ditemukan kesalahan dalam data penerima bansos. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data secara bertahap.
“Secara sistem, mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki. Mudah-mudahan, Oktober data sudah bisa jauh lebih siap. Sistem, infrastruktur sudah lebih siap. Dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data,” tutup Meutya.
Komentar