PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Malaysia akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 September 2026. Kebijakan tersebut diterapkan di tengah harga energi yang masih tinggi dan ditujukan untuk mengurangi tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kuota bensin bersubsidi akan dinaikkan menjadi 300 liter per bulan dari sebelumnya 200 liter. Sementara itu, kuota diesel bersubsidi juga bertambah dari 300 liter menjadi 400 liter per bulan.
Anwar memperkirakan tambahan kuota diesel tersebut akan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu pengguna. Secara keseluruhan, kebijakan penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 16 juta warga Malaysia.
“Langkah ini akan menguntungkan 16 juta warga Malaysia,” kata Anwar dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69, dikutip dari Bloomberg, Senin (31/8).
Penambahan kuota tersebut dilakukan setelah pemerintah Malaysia sebelumnya mengurangi batas penggunaan BBM bersubsidi pada awal 2026. Kebijakan itu diterapkan ketika konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi dan meningkatkan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Anwar belum menjelaskan secara rinci berapa tambahan anggaran yang diperlukan untuk mengembalikan kuota BBM bersubsidi tersebut. Saat ini, pemerintah Malaysia telah mengalokasikan sekitar 40 miliar ringgit atau sekitar USD 9,9 miliar untuk subsidi berdasarkan kuota yang berlaku.
Untuk bensin bersubsidi yang banyak digunakan masyarakat Malaysia, pemerintah menetapkan harga 1,99 ringgit per liter. Harga tersebut hampir separuh dari harga pasar yang mencapai 3,82 ringgit per liter.
Adapun diesel bersubsidi dijual dengan harga 2,10 ringgit per liter, jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai 4,72 ringgit per liter.
Pengumuman kebijakan ini berlangsung ketika pemerintahan Anwar menghadapi tekanan politik. Koalisi Pakatan Harapan sebelumnya mengalami kekalahan dalam pemilihan negara bagian di Johor dan Negeri Sembilan dalam dua bulan terakhir.
Hasil pemilihan tersebut semakin menambah tekanan terhadap Anwar menjelang pemilihan umum yang paling lambat harus digelar pada awal 2028.
Selain kebijakan terkait BBM, pemerintah Malaysia juga mengumumkan perubahan batas omzet tahunan perusahaan yang diwajibkan menerapkan sistem faktur elektronik atau e-invoicing. Batas tersebut dinaikkan menjadi 3 juta ringgit dari sebelumnya 1 juta ringgit.
Penerapan e-invoicing selama ini menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan, khususnya oleh pelaku usaha kecil.
Anwar dijadwalkan menyampaikan anggaran Malaysia untuk 2027 pada 9 Oktober. Pemerintahannya diperkirakan akan mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan dalam anggaran tersebut untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintah.(lam/kumparan)
Komentar