PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Daerah mengapresiasi dukungan, masukan, kritik, dan rekomendasi dari seluruh fraksi sebagai bentuk kemitraan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera, serta Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut, beserta berbagai capaian kinerja dan penghargaan yang telah diraih.
Meski demikian, pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah program pembangunan yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, digitalisasi sistem penerimaan daerah bekerja sama dengan perbankan, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan pengawasan di lapangan, serta memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
Menanggapi rendahnya realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia akibat tidak aktifnya petugas pemungut retribusi selama beberapa bulan. Selain itu, perubahan status tiga rumah sakit dan tujuh puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyebabkan penerimaan layanan kesehatan tidak lagi dicatat sebagai retribusi daerah.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib retribusi, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat melalui penguatan kemandirian fiskal, pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan investasi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta efisiensi belanja.
Di sektor pembangunan, pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana perdagangan, dan fasilitas penunjang lainnya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2025, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya keadaan darurat maupun bencana yang memenuhi kriteria penggunaan anggaran. Menurutnya, hal itu menunjukkan kondisi daerah yang relatif aman, sementara anggaran BTT tetap dipertahankan sebagai cadangan fiskal untuk mengantisipasi keadaan darurat di masa mendatang.
Selain itu, Pemerintah Daerah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat manajemen kas daerah, mengendalikan belanja berdasarkan skala prioritas, mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta menjaga stabilitas fiskal agar tidak menimbulkan beban utang jangka pendek.
Di akhir penyampaiannya, Raja Bayu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, kata dia, akan terus meningkatkan pengelolaan aset daerah, kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan sektor pariwisata, kelancaran distribusi barang, pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran, peningkatan kinerja aparatur, serta menjamin pembayaran gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK secara tepat waktu.
“Pemerintah Daerah akan terus bergandengan tangan bersama DPRD dalam membangun Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” tegas Wakil Bupati.(lam)
Komentar