PROBATAM.CO, Jakarta – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi #RakyatBangkitMelawan. Pagi ini, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, terlihat masih sepi.
Pantauan detikcom di lokasi pukul 08.30 WIB, Senin (11/4/2022), belum ada penjagaan aparat di sekitar pintu utama. Akses pintu masuk tetap dibuka. Terlihat masih ada lalu lalang mobil yang keluar-masuk gedung.
Belum ada kawat berduri maupun mobil water cannon yang terparkir di depan pintu utama Gedung DPR RI. Arus lalu lintas dari arah Senayan ke Slipi, Jakarta Barat maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar.
Kemudian di Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora sudah ada beberapa petugas berjaga. Sementara di Jalan Gelora depan pintu masuk motor Gedung DPR/MPR, sudah dipersiapkan kawat berduri. Arus lalu lintas ramai lancar.
Seperti diketahui, Aliansi BEM SI bakal tetap menggelar demo meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak ditunda. Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan Gedung DPR/MPR RI.
Dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Berikut ini tuntutan mereka:
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
“Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja,” ucap Koordinator BEM SI, Kaharuddin.
Seperti diketahui, Jokowi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu terdekat tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jokowi mengatakan penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga ‘3 periode’.
“Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujar Jokowi.
“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode,” imbuhnya.(*)
Sumber: detik.com