Kemenkes menyatakan tak mendapatkan informasi apakah vaksin nusantara memang benar dipesan dari negara lain, seperti yang diklaim ada yang memesan dari Turki. (Photo: CNN Indonesia)

Kemenkes Belum Dapat Info Vaksin Nusantara Dipesan Turki

PROBATAM.CO, Jakarta – Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya tak mendapat informasi soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki.

Nadia menyampaikan perihal pemesanan vaksin Nusantara bisa langsung melalui RSPAD selaku pemberi pelayanan.

“Kami belum terinfo soal ini [pemesanan vaksin Nusantara ke Turki], mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD,” kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/8/2021).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 ini juga mengatakan, perihal pembelian vaksin Nusantara bisa langsung berkoordinasi dengan pihak RSPAD tanpa melalui Kemenkes.

Nadia menegaskan vaksin Nusantara berbasis pelayanan di RSPAD. Artinya, setiap orang yang ingin mendapat vaksin Nusantara bisa meminta pelayanan tersebut ke RSPAD.

“Karena ini berbasis pelayanan, bisa langsung koordinasi dengan pihak RSPAD,” ucapnya.

Sebelumnya dikabarkan Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis. Bahkan mereka juga mempersilakan jika peneliti Vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.

Orang yang pertama kali menyinggung itu adalah Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga, Chairul Anwar Nidom. Dia mengaku mendapat informasi dari Terawan bahwa pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.

Informasi itu lantas dibicarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (25/8/2021).

Pengembangan vaksin Nusantara diketahui bukan untuk dimintakan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana vaksin Merah Putih.

Nasib vaksin Nusantara telah ditetapkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Tentara Angkatan Darat (TNI AD) pada April lalu. Nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa pengembangan vaksin Nusantara hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan.

Kepala BPOM Penny K. Lukito juga menegaskan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran bersifat autologus atau bersifat individual.

“Uji klinik dimasukkan dalam penelitian berbasis pelayanan. Sel dendritik yang bersifat autologus hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan premarket dari BPOM,” ujar Penny melalui pesan singkat. (*)

Sumber: CNN Indonesia

BACA JUGA

Fitur PeduliLindungi Bisa Diakses di Aplikasi Lain Mulai Oktober

Indra Helmi

Kebocoran Data Aplikasi e-HAC, Kominfo Sebut Aplikasi Pedulindungi Aman

Dian Fitriani

Sudah Bisa Digunakan! Ini Syarat Penerima Vaksin Nusantara

Indra Helmi

Transparansi Kemenkes, Masyarakat Kini Bisa Cek Stok Vaksin Secara Real Time

Lamkaruna

Efektivitas Vaksin Covid-19 Tidak Akan Berpengaruh Jika Terlambat Vaksin Dosis Kedua

Indra Helmi

Anak Usia Sekolah Rentan Tertular TBC, Sekolah Diminta Aktif Cegah Penularan TBC

Debi Ainan