PROBATAM.CO, Batam – Puluhan nelayan perwakilan dari berbagai kecamatan yang ada di Batam mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Batam, Sekupang, Senin (18/11).
Mereka meminta kejelasan terkait rekomendasi dan permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tak memuaskan.
“Kami dari perwakilan nelayan meminta kejelasan terkait rekomendasi dan permasalahan subsidi BBM yang kurang memuaskan dan tidak efisien,” kata Ketua I Forum KUB Mina Batam Madani, Muhammad bin Boyan, di kantor DKP Batam.
Menurutnya, penyediaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang ada di kota Batam untuk kebutuhan masyarakat yang layak saat ini tidak terpenuhi.
“Sementara kawan-kawan dari masing-masing kecamatan Belakang Padang, Bulang, Galang, dan Sembulang datang ke DKP untuk mempertanyakan hal tersebut, dari DKP menjelaskan bahwa ini sebuah peraturan,” kata dia.
Maka dari itu, sambung dia, perwakilan masyarakat nelayan ingin DKP menyampaikan masalah ini ke Pertamina maupun ke pihak kepolisian agar di kemudian hari ketika nelayan hendak menangkap ikan BBM tidak ada.
“Kami dari perwakilan nelayan memohon kepada pemerintah pemegang kebijakan jangan Batam saja yang punya SPDN, jangan Batam saja punya SPBU, nelayan juga harus punya,” pintanya.
Ia menambahkan, untuk kuota BBM dulu diperuntukkan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB), sekarang berubah aturan menjadi perorangan. Ini yang menjadi pemicunya bahwa ada nelayan yang belum mengambil minyak tapi minyaknya sudah habis.
“Jadi, kami mau kebijakan itu ditinjau kembali supaya jangan sampai terjadi kecurangan seperti sekarang ini. Nelayan mau mengambil minyak tapi minyak sudah habis dan mohon kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti,” katanya.
“Kita mau pemerintah survei ke lapangan, betul atau tidak yang membeli BBM itu nelayan, karena selama ini yang menggunakan minyak bukan nelayan saja, bahkan nelayan sendiri yang kekurangan minyak,” tambahnya. (ani)