PROBATAM.CO, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpendapat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD belum tentu jadi jalan keluar bagi mahalnya biaya politik di Indonesia.
Ia menyebut jangan sampai wacana itu mencuat dengan dalih high cost politics atau mahalnya biaya politik di Indonesia.
“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” kata Bima di diskusi daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7).
Bima mengatakan mahalnya biaya politik di Indonesia memiliki banyak dimensi. Salah satu yang ia singgung ialah kelemahan parpol dalam membangun kaderisasi.
Oleh karenanya, dia yang juga politikus PAN itu mengatakan yang dipikirkan ke depan adalah bersama-sama merancang sistem pemilu yang mengarah pada penguatan pelembagaan parpol.
Peningkatan dana bantuan ke parpol
Pada kesempatan itu, Bima menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik terhadap parpol.
Bima menekankan bahwa pendanaan parpol sangatlah krusial terhadap pembangunan demokrasi.
“Tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya, seolah-olah fokus partai menjadi lebih kaya, kan tidak seperti itu,” ucap dia.
Wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD mencuat kembali usai diusulkan oleh sejumlah elite politik, salah satunya PKB.
Dalam pidato saat Harlah PKB yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pekan lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong evaluasi sistem pilkada langsung.
Cak Imin menginginkan agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD.
Ia menyebut usulan itu juga telah disampaikan langsung ke Prabowo selaku presiden.
“Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya,” kata Cak Imin dalam pidatonya di acara puncak Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam lalu,
“Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air,” imbuhnya. (cnni)