PROBATAM.CO, JAKARTA – Karpet merah terbentang di NasDem Tower menyambut kedatangan presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto pada Jumat (22/3/24) siang.
Seraya memeluk Prabowo, senyum Ketum NasDem Surya Paloh merekah.
“Sahabat sudah jadi presiden,” kata Paloh menyambut Prabowo di gerbang markas NasDem yang dihiasi karpet merah tersebut.
Pertemuan dua elite politik itu membayangi kemungkinan terbentuknya koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran. NasDem merupakan partai pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.
Sementara itu Anies mengisyaratkan bila menang seharusnya pihaknya ada di dalam pemerintahan, bila kalah maka di luar pemerintahan.”Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua duanya sama-sama penting,” kata Anies saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/3/24).
Anies pada saat itu belum lugas akan mengambil posisi oposisi atau tidak dengan dalih proses Pilpres 2024 belum selesai.
Lantas bagaimanakah pengamat menilai bila kemungkinan kubu Prabowo-Gibran merangkul partai-partai rival koalisinya di Pilpres 2024 jadi bagian pemerintahan kelak?
Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus pengajar FISIP UI, Aditya Perdana berpendapat lebih banyak sisi negatif ketimbang positif apabila koalisi gemuk pemerintahan terbentuk karena check and balances dalam praktek pemerintahan akan melemah.
“Saya melihat sisi mudaratnya banyak,” kata Adit, Minggu (24/3/24) malam.
Adit berpendapat konsekuensi utama dari koalisi besar ialah potensi melemahnya sistem pengawasan atau checks and balances.
Ia menyebut pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan cenderung lebih lemah kala koalisi pemerintahan gemuk.
Padahal, oposisi tetap dibutuhkan, sehingga check and balances bisa berjalan dengan optimal dan turut menjaga iklim demokrasi menjadi lebih sehat.
“Akhirnya kemudian ya sudah pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi itu dianggap sebagai rutinitas,” ujarnya.
Adit pun mendorong parpol nonkoalisi Prabowo-Gibran untuk menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.
“Nah pertanyaannya adalah, mau atau tidak? Berkenan atau tidak, masalahnya tradisi oposisi itu hampir di semua partai itu tidak ada,” ucap Adit.
Terpisah, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo berpandangan ruang oposisi akan mengecil jika koalisi pemerintahan sangat gemuk.
Ia berpendapat mengambil posisi sebagai oposisi di Indonesia merupakan pilihan antara idealisme dan dilematis bagi parpol.
“Hal ini dikarenakan ada beberapa partai yang kuat secara ideologi dan platform partai, maka menjadi oposisi tidak masalah, demi demokrasi yang sehat,” ujar Wasisto.
Adapula partai yang melihat jalan oposisi sebagai sikap dilematis karena sebetulnya mereka tetap ingin masuk ke dalam pemerintahan.
“Namun tak kunjung mendapat undangan, sehingga menjadi oposisi adalah bagian dari cara menarik posisi tawar politik,” ucap dia.
Selain itu, Wasisto menambahkan koalisi gemuk juga rentan akan friksi antara sesama parpol anggota. Khususnya, antara partai besar dan menengah.
Sementara itu, Analis komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menyebut tak ada yang salah bagi partai yang memilih jalan menjadi oposisi.
Ia mengatakan partai yang berada di luar koalisi pemerintahan akan lebih objektif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka memiliki sudut pandang yang lebih jernih dalam memandang kebijakan yang harus dikritik dan evaluasi.
“Ini bukan salah dan benar. Tapi ini sebenarnya dengan adanya partai yang berada di luar pemerintahan itu bisa lebih objektif dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan yang barangkali layak untuk dievaluasi,” kata Verdy.
Tiga pengamat secara terpisah sama-sama berpendapat bahwa presiden yang didukung mayoritas parpol di parlemen cenderung menciptakan kondisi politik yang lebih stabil.
“Dengan melakukan politik akomodatif tentunya banyak ruang-ruang politik yang nantinya kebijakan oleh pemerintah akan mempunyai dukungan yang besar. Salah satu dasarnya itu,” ucap Verdy.
“Untungnya adalah koalisi gemuk ini ada potensi menciptakan stabilitas kekuasaan dan kelancaran proses administrasi pemerintahan,” kata Wasisto.
Sementara, Adit berpandangan hal itu tak lepas sebagai konsekuensi dari penerapan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Presiden tetap membutuhkan dukungan mayoritas parpol di parlemen guna menciptakan stabilitas pemerintahannya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup dukungan dari fraksi-fraksi di parlemen.
“Repotnya kalau dalam multipartai itu berat karena bisa jadi presiden yang berasal dari partai politik yang kecil seperti dulu Pak SBY dan juga mungkin sekarang Pak Prabowo,” ujar dia.(*/Del)
sumber: cnnindonesia