PROBATAM.CO, Jakarta— Media asing masih menyoroti tragedi Kanjuruhan. Kini, sejumlah media mulai membahas betapa tragedi itu mendesak Presiden Joko Widodo untuk mereformasi kepolisian.
Salah satu media Amerika Serikat, Bloomberg, merilis artikel bertajuk “Deadly Stampede Pressures Jokowi to Revamp Indonesia Police” pada Selasa (4/10).
“Tragedi mematikan dalam pertandingan sepak bola akibat polisi menembakkan gas air mata menambah tekanan terhadap Presiden Joko Widodo untuk menilik pasukan keamanan yang kerap dikritik atas kebrutalan dan korupsinya,” demikian bunyi paragraf pertama artikel itu.
Bloomberg menyoroti bahwa FIFA sebenarnya melarang penggunaan gas air mata dalam penanganan masalah di tengah laga sepak bola.
Namun, kepolisian Indonesia tetap menembakkan gas air mata ketika kericuhan pecah usai laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu (1/10) lalu.
Tak lama setelah itu, warganet langsung ramai-ramai mendesak pemecatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
“Kekecewaan publik terhadap polisi meningkat, terutama ketika mereka terlihat bertindak keras terhadap orang miskin dan tak menjalankan tugas dengan adil,” ujar mantan pemimpin redaksi Tempo, Bambang Harymurti, dalam pemberitaan itu.
Ia kemudian berkata, “Tindakan polisi dapat memicu seruan untuk reformasi. Posisi Jokowi bisa lebih baik jika ia mengambil langkah tegas dan menyelidiki penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.”
Popularitas Jokowi sendiri saat ini sedang di ambang bahaya, terutama karena kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.
Bloomberg mencatat bahwa dukungan terhadap Jokowi memang masih tinggi, tapi tekanan publik untuk mereformasi kepolisian juga kian besar karena kasus Ferdy Sambo.
Media itu kemudian menjabarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menunjukkan kasus kebrutalan polisi naik dari 651 menjadi 677 tahun ini.
Bloomberg lantas membahas ucapan Jokowi pada 2016 lalu bahwa “Reformasi komperhensif dalam kepolisian Indonesia merupakan kunci untuk menghadapi masa depan.”
“Dia juga mendesak kepolisian untuk memproduksi petugas yang dipercaya publik. Namun, dengan insiden yang menyeret kepolisian belakangan ini, Jokowi mengabaikan seruan untuk reformasi,” bunyi artikel Bloomberg.
Belakangan, jagat maya Indonesia memang terus mendesak reformasi besar-besaran kepolisian. Media Hong Kong, South China Morning Post, pun menyoroti pemecatan sejumlah pejabat kepolisian usai tragedi Kanjuruhan.
Namun, sejumlah warganet masih terus mendesak reformasi besar-besaran dan pemecatan lebih banyak petinggi kepolisian yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.(*)
Sumber: cnnindonesia.com