Ilustrasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi sasaran spyware asal Israel. (Photo: cnnindonesia.com)

Airlangga dan Beberapa Pejabat RI Jadi Target Spyware Asal Israel

PROBATAM.CO, Jakarta — Sejumlah pejabat tinggi di pemerintahan dan militer Indonesia disebut menjadi target dari software mata-mata (spyware) yang didesain oleh perusahaan mata-mata asal Israel.

Mengutip Reuters, mereka yang menjadi target antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pejabat militer senior, dua diplomat regional, dan para penasihat bidang pertahanan dan luar negeri Indonesia.

Enam dari pejabat dan penasihat itu mengaku menerima pesan via email dari Apple pada November 2021. Isinya, pemberitahuan dari Apple yang meyakini para pejabat itu menjadi “target dari serangan yang disponsori negara”.

Apple sendiri tidak membeberkan informasi soal identitas atau jumlah target. Pihak perusahaan pun menolak untuk berkomentar terkait kabar ini.

Dikutip dari situs Kaspersky, spyware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk masuk dan mengumpulkan data pribadi di perangkat elektronik target untuk kemudian mengirimkannya ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya.

Sejumlah peneliti keamanan siber dan Apple mengatakan para penerima peringatan itu menjadi target ForcedEntry. Itu merupakan software yang digunakan oleh perusahaan pengintai siber asal Israel, NSO Group. Kelompok yang sama yang menerbitkan software Pegasus.

Perusahaan tersebut biasa membantu agen mata-mata asing untuk secara remot mengambil alih kontrol iPhone tanpa teredetksi. Perusahaan siber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan software serupa.

Reuters sendiri belum dapat memastikan siapa yang membuat atau menggunakan spyware kepada para pejabat Indonesia. Tidak juga dapat dipastikan apakah usaha serangan itu berhasil dan material apa yang didapat.

Upaya serangan kepada para pejabat Indonesia belum pernah diberitakan sebelumnya. Usaha ini merupakan salah satu kasus terbesar di mana perangkat itu digunakan terhadap pihak pemerintah, militer, dan kementerian pertahanan.

Reuters telah meminta konfirmasi dari pemerintah Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan militer Indonesia. Namun belum ada jawaban terhadap permintaan konfirmasi tersebut.

Pihak Airlangga Hartarto pun belum memberi konfirmasi. Sementara, pihak Kementerian Luar Negeri mengalihkan konfirmasi kepada BSSN.

Penggunaan ForcedEntry diungkap ke publik oleh pemantau keamanan publik Citizen Lab pada September 2021. Periset keamanan Google pun mendeskripsikannya sebagai teknik serangan “yang paling canggih dan rumit” yang pernah mereka lihat.

Di sisi lain, pihak NSO membantah perusahaannya terlibat dalam serangan kepada para pejabat Indonesia. Menurut mereka, itu “sangat tidak mungkin secara teknologi dan kontrak” tanpa mendeskripsikan alasannya.

NSO juga menegaskan hanya menjual produknya kepada entitas pemerintah yang “legal dan sah”.

Hal berbeda terjadi kepada QuadDream. Mereka tidak memberi penjelasan terhadap permintaan konfirmasi.

Selain enam pejabat Indonesia, seorang direktur dari perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan senjata untuk TNI juga mendapat pesan yang sama dari Apple. Namun direktur tersebut tidak merespon terhadap permintaan konfirmasi.

Di Amerika Serikat, pemerintahnya memasukkan NSO ke dalam daftar di Department of Commerce. Alhasil, perusahaan AS akan sangat sulit untuk bekerjasama dengan mereka.

Pasalnya, pemerintah AS melihat NSO telah digunakan oleh pemerintah asing untuk memata-matai politisi di seluruh dunia.(*)

Sumber: cnnindonesia.com

BACA JUGA

SYL Minta Jokowi, Ma’ruf Amin, hingga JK Jadi Saksi Meringankan

Probatam

Menko Perekonomian RI Apresiasi Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Jhony

Tarik Investasi AS-Kanada, Menko Perekonomian Gandeng Para Dubes ke Batam

Jhony

Menko Perekonomian Didampingi Gubernur Ansar Guna Buka Kejurnas IV Kickboxing Indonesia

Dian Fitriani

Indonesia Jajaki Kerja Sama Industri Semi Konduktor dengan AS

Indra Helmi

Inflasi Turun di Agustus 2022, Airlangga: Extra Effort Pemerintah

Indra Helmi