PROBATAM.CO, Banda Aceh — Massa pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2023 sebesar 20 hingga 25 persen di tengah demo harga bahan bakar minyak (BBM), Banda Aceh, Kamis (8/9).
Mereka menuntut kenaikan UMP itu merespons naiknya harga. BBM. Sebelumnya tahun 2022 UMP Aceh yang ditetapkan Rp 3,16 juta hanya naik Rp 1.400. Kenaikan itu dinilai tidak sesuai ekspektasi para buruh yang sudah melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketua ABA, Saifulmar mengatakan, kenaikan 20 persen upah itu merupakan hal yang wajar mengingat tingginya kenaikan harga BBM. Apalagi dua tahun terakhir UMP Aceh hanya naik sekitar seribuan rupiah.
Hal itu juga diperparah dengan kenaikan harga BBM hingga 30 persen. Sehingga, kenaikan itu mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis.
“Kami meminta agar UMP Aceh naik 20 persen, sudah dua tahun tidak dinaikkan, ini hal yang wajar di tengah kenaikan harga BBM,” ujar Saifulmar saat menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR Aceh, Kamis (8/9).
Selain upah layak dalam unjuk rasa kali ini, buruh juga meminta dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law, menolak kenaikan harga BBM,dan merevisi qanun ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014.
Demo di Kantor Ganjar dan DPRD Jateng, Massa Rusak Kawat Berduri
Ribuan massa pendemo tolak kenaikan BBM di Semarang merusak barikade pagar kawat berduri di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis lalu.
Massa dari buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) ini spontan emosi ketika datang aksi langsung disambut barikade kawat berduri yang dipasang Polisi di gerbang masuk tempat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkantor.
Massa pun langsung memasang sejumlah poster yang dibawa ke atas barikade kawat berduri untuk kemudian diinjak-injak dengan sepatu mereka. Massa aksi menilai pemasangan barikade kawat berduri itu menjadi simbol pembungkaman demokrasi karena menghalangi aspirasi mereka ke kantor Ganjar dan wakil rakyat.
“Ini barikade gunanya untuk apa, kami hanya ingin menyampaikan pendapat, hak demokrasi kami. Kalau dipasang begini, namanya membungkam demokrasi, harus dihancurkan,” ujar Azis, salah satu peserta aksi.
Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar menyebut pemasangan pagar kawat berduri sudah merupakan prosedur pengamanan yang sudah ditetapkan. Terkait perusakan oleh massa pendemo, Irwan masih dapat menolerir sehingga tidak dilakukan tindakan apapun.
“Kalau pagar duri itu kan sesuai SOP ya, jadi memang harus kita pasang. Kalau sekarang diinjak terus nanti rusak, ya masih kita tolerir, ini adik-adik kita sendiri. Yang pasti, jangan rusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum”, ujar Irwan.
Demo BBM di Makassar, Jalan Ditutup Ban Bekas Dibakar
Pada hari yang sama, aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan dari berbagai organisasi mahasiswadi Makassar, Sulawesi Selatan.
Dari pantauan CNNIndonesia.com pada kelanjutan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, Kamis, massa sempat memblokade jalan dan membakar ban bekas.
Titik aksi mahasiswa hari ini berlangsung sejak pukul 12.00 WITA, di mulai di sepanjang Jalan Sultan Alauddin depan kampus UIN Makassar, pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin, di bawah jembatan Flyover Jalan Urip Sumohardjo, kantor DPRD Sulsel, dan kantor Gubernur Sulsel.
Kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang telah menutup seluruh ruas jalan baik yang mengarah ke Kota Makassar maupun ke Kabupaten Maros.
Akibatnya seluruh jalan tersebut mengalami kepadatan kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Aksi tutup jalan itu pun sempat mendapat protes dari sejumlah pengguna jalan, termasuk salah seorang ibu.
“Pikir dulu dong kalau mau tutup jalan,” kata ibu yang memakai jilbab hijau di lokasi memprotes kemacetan yang ditimbulkan.
“Kenaikan BBM ini siapa saja [bisa] susah,” jawab salah seorang mahasiswa aksi.
Sementara itu ratusan pengemudi ojek online di Makassar melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan menuntut kenaikan tarif ojol sebesar 20 persen di kantor DPRD Sulsel lalu dilanjutkan ke kantor Gubernur Sulsel.
Setelah aksi para ojol, sekitar puluhan massa dari para buruh juga melakukan aksi yang sama di kantor DPRD Sulsel.(*)
Sumber: cnnindonesia.com