PROBATAM.CO, BATAM – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Utusan Sarumaha, akhirnya bertemu dengan kelompok orang yang melakukan Unjuk Rasa (Unras) di depan Kantor DPRD Batam, Rabu (13/4/2022).
Utusan mengatakan, sejumlah kelompok orang itu tergabung di dalam Cipayung Plus Kota Batam dan hari ini mereka menyampaikan aspirasinya mewakili masyarakat Batam.
Utusan menyebut bahwa, aspirasi itu nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pusat.
Utusan berharap massa aksi dalam beraspirasi tetap melakukan aman dan damai tanpa rusuh.
Adapun aspirasi yang disampaikan tersebut di antaranya menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
Selanjutnya, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dari harga sebelumnya sebesar Rp9 ribu per liternya yang kini naik menjadi Rp12.500 ribu per liter dan jenis BBM lainnya.
Kemudian, mendesak Pemerintah untuk terus mengawal stabilitas harga bahan pokok. Terkait isu wacana 3 periode presiden, Cipayung Plus Batam mengecam secara keras terhadap Pemerintah atau Menteri yang menjadi dalang isu tersebut.
Mereka menyampaikan 4 hal yang menjadi poin penting dalam tuntutannya hari ini. Tentu ini harus pihaknya sampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan akan menyampaikan kepada Pemprov sehingga nantinya akan diteruskan ke Pemerintah pusat.
“Harapan kita ya aspirasi tersebut tetap disampaikan secara aman dan damai. Karena, saya kira penyampaian aspirasi itu kan dijamin oleh konstitusi. Apa yang disampaikan oleh Pemerintah pusat seperti yang disampaikan oleh teman-teman Mahasiswa, tentu kita serahkan ke Pemerintah pusat,” katanya.
Sementara, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Batam, Dedi Wahyudi Hasibuan, menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi pihaknya disambut baik oleh DPRD Batam. Pihaknya berharap proses kajian terkait poin tuntutan ikut dilibatkan.
“Hasil dari tuntutan kami tadi, sudah ditandatangani dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD kota Batam. Selanjutnya akan dilakukan kajian kembali oleh Ketua DPRD. Kami (Cipayung) meminta agar kajian nanti juga dilibatkan,” ungkapnya.
Dedi melanjutkan, terkait aksi lanjutan di hari kedua yang telah direncanakan, pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan bersama.
“Harapannya semua tuntutan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPRD kepada Pemerintah Pusat serta diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dan kemungkinan kami akan melihat dinamika juga, sesuai dengan jadwal (masih menunggu) hasil kesepakatan bersama,” pungkasnya. (*/adv)