PROBATAM.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau agar bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat dilakukan selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Hal itu sejalan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Luhut mengatakan, pengaturan ini diserahkan ke masing-masing kantor. Menurutnya, hal itu sebagai upaya kehati-hatian mencegah penyebaran virus COVID-19.
“Jawa Bali kehati-hatian kita tetap perhatikan, seperti tadi arahan presiden. Kedua kita juga menganjurkan untuk work from home 1-2 minggu ke depan ini. Pengaturannya mau 50% atau berapa persen kita serahkan ke kantor-kantor,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (9/5/2022).
“Ini dalam konteks kehati-hatian karena kita hampir 2 minggu saya kira lebih begitu padat walau sampai saat ini belum melihat ada angka-angka kenaikan tapi tetap kami hati-hati, kita nggak tahu,” sambungnya.
Luhut menambahkan, setelah dua minggu dan hasil evaluasi membaik maka pihaknya akan menentukan langkah selajutnya. Luhut juga menambahkan, mudik tahun ini berjalan dengan sukses.
“Ya sangat sukses kalau saya bilang, tapi kita tidak bisa jemawa dengan ini, anything could happen seperti Amerika bisa kasusnya tiba-tiba 100 ribu kasus per hari. Kemarin saya baru dari Amerika ya rame-rame kita kena omicron di sana,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau para pengusaha untuk ikut melakukan anjuran WFH selama seminggu ke depan. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan pada saat arus balik.
Anjuran WFH selama seminggu ke depan ini sudah dilakukan oleh semua PNS. Kini, Ida juga meminta pengusaha mau melakukan anjuran itu agar para pekerja yang mudik lebaran bisa menghindari tanggal-tanggal puncak arus balik saat kembali dari kampung halaman.
“Sistem ini tentunya sudah cukup familiar bagi kita di mana pengaturan ini pernah bersama-sama kita lakukan selama pandemi COVID-19. Sistem ini bisa diterapkan sementara waktu guna menghindari kepadatan puncak arus balik,” jelas Ida dalam keterangannya.
Menurut Ida, upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Secara substansi sistem WFH dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja ini dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan secara remote tanpa perlu ke kantor.
“Namun begitu, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” tegas Ida.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menegaskan anjuran pemerintah ini akan sulit diberlakukan. Menurutnya, mayoritas sektor usaha justru tak bisa melakukannya. Sektor-sektor industri dan pabrik misalnya, semua pekerjaan harus dikerjakan langsung di tempat.
“Kalau untuk dunia usaha nggak mungkin bisa WFH semuanya. Nggak mungkin bisa. Bagi pengusaha, kami pasti tanggal 9 akan bekerja seperti biasanya,” ungkap Nurjaman.
“Kami dari Apindo nggak bisa jamin semua pekerja swasta bisa WFH,” tegasnya.
Pihaknya sendiri tak melarang bila ada pelaku usaha yang mau menerapkan WFH kepada pegawainya. Bila ada pekerjaan yang memang bisa diselesaikan secara fleksibel di mana pun tempatnya sah-sah saja untuk WFH.
“Soal anjuran ini kalau ada perusahaan yang memang bisa WFH, ya kami no problem. Kalau yang nggak bisa dihindari ya kami nggak bisa di-WFH-kan,” ujar Nurjaman.
Sepaham dengan Nurjaman, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menyatakan dunia usaha kemungkinan tak akan bisa menerapkan anjuran WFH bagi para pekerja.
Dia bilang sektor swasta butuh banyak tenaga untuk menggenjot produktivitas. Diana menilai produktivitas menjadi hal utama bagi pengusaha.
“Kita kan dituntut produktivitas, kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa apa-apa. Takutnya, khawatirnya, ini (WFH) bisa bikin produktivitas turun,” jelas Diana.
Menurutnya, saat ini ekonomi mulai tumbuh kembali setelah sempat lesu di tengah pandemi. Banyak sektor usaha yang mulai membangun kembali kapasitasnya.
Misalnya saja, sektor industri dan pabrik saat ini permintaan mulai pulih dan membludak maka dari itu perusahaan butuh tenaga lebih banyak untuk mempercepat kapasitas produksinya. Apalagi industri yang berhubungan dengan barang konsumsi.
“Sepertinya kalau untuk sektor swasta kan pandemi ini kita lagi membangun. Butuh tenaga banyak. Beda dengan ASN. Kalau untuk swasta kami nggak bisa terapkan itu,” kata Diana.
“Apalagi industri yang hubungannya dengan konsumsi,” ujarnya.(*)
Sumber: detik.com