Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang. (Photo: merdeka.com)

Ketua DPR: Tidak Ada Alasan Pengusaha Tunda atau Potong THR Pekerja

PROBATAM.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh. Ia mengatakan, pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan THR harus dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan peraturan, pengusaha harus membayar penuh THR para pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Puan, Sabtu (8/4).

Puan menuturkan, aturan pemberian THR Keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Pada 2 tahun terakhir, pengusaha mendapat keringanan mengenai pemberian THR kepada pekerja atau buruh akibat dampak pandemi Covid-19.

Namun, di tahun 2022 ini pengusaha kembali harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Puan mengingatkan, ada aturan sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak THR pekerjanya.

“Pemberian THR kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Perlu diingat, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai aturan bisa mendapatkan saksi tegas,” jelasnya.

Puan mengatakan, pemberian THR yang terlambat akan merugikan pekerja. Terlebih, saat ini masyarakat sudah diperkenankan mudik setelah dalam dua tahun sebelumnya dilarang mudik Lebaran imbas pandemi Covid-19.

“Jadi THR harus sampai duluan, sebelum pekerja sampai kampung halamannya. Pemenuhan hak THR akan membuat pekerja atau buruh mudik dengan tenang,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut juga mengingatkan, pengusaha tidak lagi boleh menyicil pembayaran THR kepada pekerja atau buruh seperti yang sebelumnya diperbolehkan. Puan menyebut, hak pekerja dan buruh harus diberikan seutuhnya.

“Saat ini perekonomian sudah berangsur membaik. Tidak ada alasan lagi untuk menunda atau memotong THR para pekerja dan buruh,” tegasnya.

Puan meminta pekerja atau buruh untuk melapor apabila terdapat masalah terkait pemberian THR di tempatnya bekerja. Baik lewat posko pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah melalui Kemenaker, ataupun pelaporan kepada DPR.

“Kami membuka pintu untuk menampung semua aspirasi masyarakat (soal THR). Tentunya ini sebagai bentuk tugas pengawasan yang melekat kepada dewan. Silakan sampaikan pengaduan lewat berbagai saluran yang dimiliki DPR,” kata Puan.(*)

Sumber: merdeka.com

Print Friendly, PDF & Email

BACA JUGA

Jokowi Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila, Prabowo dan Puan Hadir

Lamkaruna

Tangisan Puan soal BBM Dahulu Kala Disentil Pengunjuk Rasa

Lamkaruna

Puan Puji Penanganan Covid RI Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Debi Ainan

RUU KIA: Suami Berhak Cuti Dampingi Istri Melahirkan Maksimal 40 Hari

Lamkaruna

Ketua DPR: Harkitnas 2022 jadi Momentum Bangkit dari Covid-19

Debi Ainan

DPR RI Gelar Paripurna Dengarkan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2023 Hari Ini

Indra Helmi