PROBATAM.CO, Jakarta — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengkritik klaim Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut adanya big data 110 juta orang mendukung penundaan pemilu di media sosial.
Direktur Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PB PMII Yayan Hidayat mengatakan jika data yang Luhut klaim tidak jelas, pernyataannya adalah bentuk penyesatan opini publik.
“Jadi kita tentu makin bertanya-tanya, klaim Luhut itu datanya dari mana? Jika tidak jelas, maka ini tentu penyesatan opini publik,” kata Yayan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3).
Pihaknya menilai klaim Luhut soal 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu itu mustahil. Selain itu, pihaknya menilai klaim Luhut juga patut dipertanyakan secara akademis.
Yayan mengatakan fakta mengenai data pembicaraan penundaan Pemilu yang ia temukan justru bertolak belakang dengan klaim Luhut. Pihaknya pun mengutip temuan Drone Emprit yang juga membantah klaim Luhut. Yayan mengatakan dari temuan Drone Emprit diketahui percakapan penundaan Pemilu dari berbagai media pada 14 Maret lalu diwarnai sentimen negatif.
“Sentimen negatif sebanyak 1.186 mentions atau 94,3 persen sementara hanya 72 mentions atau sekitar 5,7 persen yang bernada positif,” kata Yayan.
Sementara, saat cakupan waktu analisis itu diperluas hingga seminggu terakhir, sentimen warganet terhadap wacana penundaan Pemilu juga negatif. Setidaknya, kata Yayan, dalam satu hari terdapat 1.000 mentions negatif.
Selain itu, Yayan juga mengungkapkan analisis lain mengenai penundaan Pemilu berpengaruh negatif terhadap penyelenggara Pemilu terpilih. Jika kata kunci ‘penundaan Pemilu’ disandingkan dengan ‘KPU’ pada 8-15 Maret, kata Yayan, didominasi sentimen negatif.
“Artinya setiap percakapan yang menyoal penundaan Pemilu berharap bahwa KPU tidak terpengaruh dengan isu penundaan Pemilu dan tetap menjalankan tahapan yang sudah disepakati,” tuturnya.
Yayan menyebut warganet memiliki anggapan KPU dan Bawaslu berpeluang dijadikan alasan untuk melegitimasi penundaan Pemilu. PB PMII kemudian mendorong agar KPU dan Bawaslu segera membahas dan memastikan persiapan tahapan Pemilu berjalan.
Jika tidak, dikhawatirkan isu yang digelontorkan Luhut ini dapat membuat kepercayaan publik kepada KPU Bawaslu menurun.
“Menurut saya penting bagi penyelenggara pemilu untuk segera memastikan tahapan pemilu ini segera berjalan,” ujar Yayan.
Sebelumnya wacana penundaan Pemilu digelontorkan sejumlah elite partai, antara lain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Tak lama berselang, Luhut mengklaim adanya big data berisi 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu. Luhut juga menyebut di antaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Sedangkan, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyampaikan tidak bisa membuka big data itu ke publik. Ia hanya mengatakan big data itu dikelola secara internal.(*)
Sumber: cnnindonesia.com