PROBATAM.CO, Jakarta – Kementerian BUMN akan merger empat BUMN pelabuhan pada 1 Oktober 2021. Pengumumannya akan disampaikan siang ini, pukul 14.00 WIB.
Keempat BUMN pelabuhan yang akan merger adalah PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero).
“Hari ini rencana pers conference untuk pengumuman ringkasan rancangan penggabungan. Karena sesuai aturan, harus disampaikan 30 hari sebelum tanggal rencana penggabungan. Timeline penggabungan/legal merger masih tetap 1 Oktober,” kata Direktur Utama Pelindo I Prasetyo kepada kumparan, Rabu (1/9/2021).
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan sejumlah alasan empat Pelindo wajib merger. Salah satunya untuk integrasi bisnis kepelabuhan yang ujungnya agar ada peningkatan layanan ke masyarakat, mengingat Indonesia negara kepulauan.
Hal penting lainnya dari merger ini adalah agar ada efisiensi dari ongkos pelayaran dan barang antar pulau di Indonesia, membuka rute-rute baru, dan mendukung penurunan biaya logistik.
“Alasan lainnya, dari sisi pelayanan memang belum standar. Banyak pelabuhan baru berkembang di daerah yang belum maju harus melakukan perbaikan untuk memberikan layanan terbaik menurunkan biaya layanannya. Dari kacamata global ini akan sulit bersaing dengan sekarang karena memang dengan wilayah kerja yang terpecah dari 4 Pelindo ini tidak memiliki daya tawar dengan pelayaran global,” katanya dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (30/6/2021).
Valuasi Merger Pelindo Diproyeksikan Rp 120 Triliun
Berdasarkan data yang dihimpun kumparan, dengan rencana merger ini, nantinya tidak ada lagi Pelindo I hingga Pelindo IV. Keberadaan keempat perusahaan ini akan dilebur menjadi satu perusahaan bernama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Dengan peleburan ini juga mengubah rencana awal yang tadinya bakal dibentuk Holding BUMN Layanan Kepelabuhan seperti dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024. Merger dipilih karena bisnis utama keempat Pelindo sama, sehingga opsi ini dianggap yang ideal.
“Jadi tidak ada sistem holding, tapi merger. Nama barunya nanti PT Pelabuhan Indonesia. Perubahan ini secara hukum (ditargetkan selesai) kuartal III 2021 dengan valuasi hampir Rp 120 triliun,” kata seorang petinggi di Kementerian BUMN yang mengetahui rencana merger ini kepada kumparan, Senin (22/3/2021).
Selain perombakan sejumlah direktur, saat ini Kementerian BUMN dan keempat BUMN juga tengah menyelesaikan urusan keuangan masing-masing perusahaan. Termasuk utang yang dimiliki dengan merekrut konsultan dari dalam dan luar negeri.
Proyeksi valuasi dari merger ini cukup besar karena aset yang dimiliki keempat perusahaan juga banyak. Dengan skema merger, nantinya bisnis kepelabuhan BUMN akan dibagi-bagi sesuai intinya.
Sebagai contoh, peti kemas akan memiliki manajemen sendiri, begitupun bisnis non peti kemas. Pelayanan kelautan (marine services) juga akan dibikin manajemen tersebut.
“Sederhananya, akan dibentuk subholding-subholding seperti di Pertamina. Nanti subholding ini yang kemungkinan IPO (melantai di bursa saham). Sementara PT Pelabuhan Indonesia 100 persen punya negara,” terangnya. (*)
Sumber: Kumparan.com