Kapolres Natuna : Kami Akan Mengedepankan Sosialisasi Serta Edukasi Pentingnya Vaksinasi

PROBATAM.CO, Natuna – Polres Natuna Polda Kepulauan Riau menyampaikan seluruh unsur pimpinan dan jajaran siap mengikuti vaksinasi Covid-19.

Demikian ditegaskan Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si M.Si. Pihaknya siap untuk divaksinasi dalam upaya pencegahan Covid-19 dan juga sudah menjadi kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang berlaku di seluruh Indonesia.

Kapolres Natuna Polda AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si juga menyampaikan, bahwa pihak Kepolisian harus menjadi contoh dalam memberikan rasa nyaman kepada warga yang masih merasa takut dengan vaksin akibat dari dampak yang ditimbulkan setelah adanya sejumlah informasi yang beredar di media massa maupun media sosial dari ketidak nyamanan vaksin Covid-19 tersebut.

Ini sanksi bila menolak vaksinasi sesuai UU No. 6 tahun 2018 tentang Kesantunan Kesehatan. (Photo:hms)

“Ini juga hal yang baru, tetapi kita yakin pemerintah justru melindungi masyarakatnya. Tidak ada pemerintah yang mau membuat masyarakatnya menderita, sebagai pemimpin kita harus memberikan contoh kepada warga agar warga bisa yakin mau ikut di vaksin,” ujar AKBP Ike Krisnadian, Selasa (19/1/2021).

“Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, dan minim efek samping, dan tentunya halal,” kata Kapolres Natuna.

Terkait apakah ada sanksi pidana jika tolak obat dan vaksin Corona, Kapolres Natuna menjelaskan itu tergantung pada kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Menurutnya, pemberian sanksi bisa diberikan kepada masyarakat agar patuh mengikuti program vaksinasi COVID-19.

Dalam situasi pandemi Covid-19, merujuk UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala daerah.

Pasal 9 ayat 1 UU a quo disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekaratinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun, dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Namun hukum pidana sifatnya itu ultimum remedium. Artinya sanksi pidana adalah sarana penegakan hukum yang paling terakhir dipakai jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

“Yang diutamakan adalah pendekatan persuasif seperti sosialisasi, ” ujarnya.

Kapolres Natuna ini juga mengatakan pihaknya mengedepankan Bhabinkamtibmas yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat agar mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya vaksinasi.

“Maka jika kesadaran ini sudah ada, maka tanpa upaya paksa seperti penegakan sanksi pidana tidak perlu lagi dilaksanakan”, tutup Kapolres Natuna. (r/iin)