PROBATAM.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti akses bank umum yang tak merata di Indonesia, sekitar 73,7 persen diantaranya ada di Pulau Jawa.
Menurut Jokowi, perlu cara dan pendekatan sesuai karakter kekinian untuk bisa memperluas akses kredit ke seluruh penjuru Tanah Air.
“Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa,” ucap Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara virtual, Kamis (10/12/2020).
Akses kredit yang terbatas membuat tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76 persen pada akhir 2019. Capaian itu membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Untuk itu, ia meminta agar berbagai pihak mulai dari bank hingga pemerintah pusat dan daerah bisa merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses kredit bank dan keuangan di dalam negeri. Khususnya, bagi masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM.
Misalnya, dengan memaksimalkan program keuangan yang sudah ada, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit Ultra Mikro (UMi), Bank Wakaf Mikro, dan lainnya.
“(Kredit) ini harus terus ditingkatkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita,” katanya.
Selain melalui program yang sudah ada, kepala negara juga meminta agar setiap pihak memainkan peran dalam rangka perluasan akses keuangan dengan jurus-jurus yang inovatif dan sesuai perkembangan waktu serta teknologi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu membagi empat jurus yang bisa dilakukan. Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat, dan kepercayaan terhadap industri keuangan.
Ia ingin masyarakat paham bagaimana mengakses pembiayaan hingga aktif menabung di lembaga keuangan. Maka dari itu, ia meminta sosialisasi dan edukasi agar ditingkatkan.
“Misalnya cara-cara yang inovatif termasuk termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, sesuai dengan karakter kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh,” jelasnya.
Kedua, Jokowi meminta TPAKD lebih aktif mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Namun, ia meminta agar hal ini dilengkapi dengan pendampingan
“Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran,” imbuhnya.
Ketiga, infrastruktur percepatan akses keuangan harus diperkuat. Ia meminta agar pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbian obligasi daerah dilakukan.
Keempat, tingkatkan inklusi keuangan di daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMUM. Jokowi mengingatkan agar jurus-jurus ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan bukan rutinitas biasa.
“Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi covid-19, kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, cepat, inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” tuturnya.
Di sisi lain, Jokowi mengapresiasi perkembangan TPAKD di Indonesia. Saat ini tercatat sudah ada 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di level kabupaten dan kota.
“Ini perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau semua provinsi, dan semua kabupaten dan kota dan mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah,” pesannya. (*)
sumber:cnnindonesia