Pro Natuna- Pemerintah desa di Natuna mendapat pembekalan guna mengantisipasi situasi dimasa pendemi covid-19 guna mempercepat pengembangan potensi desa masing-masing
“ Pemerintah pusat telah mengintruksikan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan desa, melalui berbagai fokus prioritas yang akan memberikan peluang bagi Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi yang ada, dan seluas-luasnya melakukan pemberdayaan masyarakat desa. “ Jelas Wabup Natuna Ngesti YS
Ngesti juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam menjalankan program kerjanya, namun seiring hal tersebut juga telah ditetapkan pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi yang harus dipatuhi.
“ Alokasi anggaran tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi meningkatkan geliat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta melibatkan seluruh unsur pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.” tambah Ngesti YS
Pernyataan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Supraptiini disampaikan saat membuka secara resmi rapat koordinasi pembinaan pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2020, Selasa (3/11), di Aula Hotel Natuna Ranai Darat.
Tampak hadir pada acara tersebut para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Para Camat, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Natuna.
Ngesti berharap melalui kegiatan ini segala kendala maupun tantangan pembangunan strategi untuk mengoptimalkan anggaran serta pemanfaatan potensi desa dapat diwujudkan, bagi merealisasi pembangunan desa yang lebih efektif, efisien dan terukur.
Pada kesempatan yang sama ketua pelaksana sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, Anrizal Zen menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113.
“ Kegiatan ini memberikan penguatan bagi Kepala Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas desa untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru di desa, sebagai upaya penyatuan persepsi dalam pembinaan dan pengawasan, bagi terciptanya pemerintah yang efektif, profesional dan akuntabel. “ jelas Anrizal Zein . (red)