PROBATAM.CO, Batam – Belum lama ini sejumlah asosiasi jasa pelabuhan Batam mendatangi DPRD Kota Batam. Mereka mempertanyakan soal pengelolaan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar yang akan diambil alih Pelindo II.
Ketua DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim menyebut aliansi himpunan pengguna pelabuhan justru menginginkan pengelolaan pelabuhan dan industri maritim benar-benar komprehensif.
“Tidak hanya bagaimana bicara soal masuknya investasi, tapi justru kontraproduktif,” kata Osman usai hearing dengan Komisi III DPRD Batam.
Menurut dia saat ini kondisi biaya bongkar muat di pelabuhan sudah terbilang mahal, belum lagi jika nanti Pelindo II masuk sebagai pengelolanya. “Apakah biaya akan murah, atau lebih mahal?” tanya dia.
Ia justru membandingkan biaya bongkar muat dengan yang di luar Batam. Seperti di Belawan.
“Di pelabuhan Belawan itu, satu kali bongkar muat kontainer bisa lima sampai enam juta. Di sini, untuk satu kontainer untuk hublingnya saja itu bisa Rp 700-800 ribu. Kalau sampai nanti lima hingga enam juta, bagaimana industri kita, tetntu akan lebih berdampak kepada industri yang lain,” kata Osman.
Pihaknya kata dia saat ini mengirimkan barang harus melalui Singapura. Pengiriman barang Batam ke Singapura menurut dia jauh lebih mahal daripada Singapura ke Jepang, China dan negara lainnya.
“Masuknya Pelindo II itu tidak memecahkan persoalan-persoalan kita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kota Batam, Krimson Sitanggang meminta pihaknya dilibatkan dalam pengembangan pelabuhan Batu Ampar ini.
“Kami kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses pengembangan pelabuhan ini, terutama penunjukkan Pelindo II sebagai pengembang pelabuhan nantinya,” kata Krimson.
Ia pun mengaku kecewa dengan pertemuan tersebut, karena tidak hadirnya Kepala BP Batam dan Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam. Menurutnya mereka merupakan ujung tombak dalam keberhasilan pengembangan pelabuhan.
“Jadi tolong kami dilibatkan, kalau kami sebagai pelaku usaha tidak ikut support, kami mencari customer, kami yang mendatangkan kapal dan kami yang mendatangkan muatan. Dan jika pelabuhan tetap dibangun nggak akan bisa apa-apa,” katanya.
Ia berharap aspirasi yang mereka bawa ini dapat direspon oleh BP Batam melalui rekomendasi dari DPRD Batam.
“Bila tidak direspon juga, kita akan adakan aksi dari semua asosiasi pelabuhan. Bayangkan pelabuhan bisa susah nanti,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
Pihaknya juga akan mengkaji dengan melakukan pertemuan selanjutnya, dan mengundang pihak-pihak terkait.
“Untuk kedepan kita akan menyurati pihak Pelindo II,” katanya. (azx)