PROBATAM.CO, Jakarta — Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyid mengkritik rencana pemerintah menghapus tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Unifah menilai sekolah akan lumpuh bila tenaga dan guru honorer dihapuskan oleh pemerintah.
“Jadi kan kita baca berita ya ke depan tidak boleh ada tenaga honorer, tapi kalau enggak ada tenaga honorer hari ini sekolah lumpuh,” kata Unifah saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Unifah menyatakan tenaga maupun guru honorer masih dibutuhkan peranannya dalam mendidik para murid di daerah yang belum terjangkau aksesnya. Ia menjelaskan distribusi guru PNS belum merata hingga ke banyak daerah.
Bahkan, ia mengatakan banyak daerah yang hanya ada satu atau dua guru yang berstatus sebagai PNS di satu sekolah.
“Nah, sekarang kalau honorer di satu daerah enggak ada itu lumpuh sekolah, karena hanya ada satu-dua guru negeri [PNS] di sekolah, terbantu karena itu,” kata dia, dilansir cnnindonesia, Rabu (22/1/2020).
Unifah lantas menyarankan pemerintah untuk tak tergesa-gesa menghapus tenaga honorer tersebut. Ia pun meminta pemerintah membuat tahapan-tahapan pasti kapan tenaga honorer itu dihapuskan.
Meski nantinya dihapuskan, Unifah menyatakan aspek kesejahteraan bagi guru dan tenaga honorer harus diperhatikan dan ada solusi jalan keluarnya. Salah satunya seperti diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar masa depannya menjadi jelas.
“Semua diberi kesempatan, yang lolos silakan, yang tidak lolos ada pilihan-pilihan, ada tenaga administrasi dan lain sebagainya, tapi posisinya jelas, jangan mereka bertahun tahun mengabdi tapi posisinya tidak jelas,” kata dia.
Pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Langkah itu diambil merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tenaga pemerintahan hanya ada PNS dan PPPK.
“Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, Senin (20/1), berdasarkan risalah rapat.
Sementara Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengingatkan pemerintah masih punya kewajiban mengangkat 380 ribu orang pegawai honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Jatah Honorer Dihapus, 380 Ribu Pegawai K2 Belum Diangkat PNS
Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengingatkan pemerintah masih punya kewajiban mengangkat 380 ribu orang pegawai honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Titi bilang pengangkatan honorer K2 menjadi PNS merupakan amanat PP Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007, dan PP Nomor 56 Tahun 2012. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan tugas tersebut.
“Jangan sampai lupa, kewajiban pemerintah masih ada, yaitu honorer K2 yang tidak masuk peghapusan (tenaga honorer) tersebut. Jadi penghapusan, pengecualian juga untuk K2. Diselesaikan dulu K2, baru dilakukanlah penghapusan tersebut,” kata Titi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (21/1).
“Sekarang sekitar 380 ribuan yang belum masuk PNS maupun PPPK,” lanjut dia.
Titi menyampaikan pihaknya mendukung niat pemerintah dan DPR yang hendak meniadakan tenaga honorer. Sebab dengan begitu, tenaga pemerintahan punya status yang setara sebagai ASN.
Meski begitu, Titi meminta Pemerintah dan DPR untuk juga merumuskan solusi untuk bersama atau win-win solution. Menurutnya penghapusan honorer bisa dilakukan setelah semua honorer K2 diangkat menjadi ASN.
“Misal bahwa PPPK tahap pertama ini kan belum selesai, selesaikan dulu. Kalau PPPK pertama selesai, dikasih SK. Kemudian beri formasi lagi untuk ruang khusus honorer K2 mengikuti seleksi PNS maupun PPPK sesuai tata aturan yang ada, tetapi ada ruang khususnya lagi honorer K2,” ucap dia.
Titi menuntut keseriusan dari pemerintah menuntaskan permasalahan tenaga honorer. Sebab FHK2I telah berkali-kali diberi janji manis untuk diangkat menjadi ASN.
“Jadi jelas, tidak hanya dilempar-lempar dengan alasan begini-begitu. Loh ya, kapan selesainya? Kita hanya minta sebuah solusi atau win-win solution,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
Langkah itu diambil merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tenaga pemerintahan hanya ada PNS dan PPPK.
“Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, Senin (20/1), berdasarkan risalah rapat. (int)
cnnindonesia