PROBATAM.CO, Kuansing – Kepala Dinas Pemdes dan Dinsos Kabupaten Kuantan Singingi, Napisman dengan tegas membantah bahwasanya pelantikan sejumlah Kades terpilih dibebani iuran oleh Pemkab Kuansing.
“Tudingan Itu tidak benar,” kata Napisman saat menjawab PROBATAM, kemarin, Sabtu (14/12).
Sebetulnya, kata Napisman, untuk pelantikan itu pihaknya hanya meminta kesediaan camat untuk memfasilitasi pelantikan Kades terpilih di masing-masing kecamatan.
Karena anggaran untuk pelantikan itu tidak tersedia dalam APBD. Ketidak ketersediaan itu disebabkan oleh tidak disahkan APBDP 2019 kemarin.
Dengan tegas, ia memastikan bahwasanya Pemda Kuansing tidak ada mengadakan kutipan seperti yang diumbar sejumlah media.
“Bila ada silakan datang ke kantor, saya akan ganti uang yang dikutip tersebut dan camat yang bersangkutan akan saya laporkan kepada pimpinan”, ancam Napisman.
Awal rencana, kata dia, pelantikan akan diadakan di kabupaten. Namun, karena tidak ada tempat yang memadai sehingga dilakukan musyawarah kembali untuk menentukan tempat.
“Dulu aula SMAN Pintar dipakai untuk melantik 60 Calon Kades. Itu pun sudah berdesakan. Apalagi tahun ini 90-an orang, 10 orang saja perdesa undangannya, bearti sudah 900 orang, coba bayangkan betapa sempitnya lokasi pelantikan itu,” terangnya.
Dengan dasar pertimbangan itu, maka pihaknya memberi ruang kepada pihak kecamatan untuk berkonsultasi dengan para calon kades yang akan dilantik.
“Lalu mereka sepakat pelantikan dilakukan di Kecamatan masing – masing yang di fasilitasi oleh pihak Kecamatan,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Pucuk Rantau, Harjunaidi membantah bahwasanya terjadi kutipan uang iuran pelantikan para Kades.
Kata dia, pihak kecamatan hanya menyampaikan biaya acara pelantikan tidak ada dari Pemerintah kabupaten Kuansing.
“Jadi tergantung Kades mau dilantik mengikut sertakan para pendukung atau tidak. Kecamatan hanya mampu mengakomodir untuk akomodasi calon kades yang akan dilantik di ruangan aula kantor camat,” ujarnya menjelaskan.
Hal senada juga disampaikan Camat Kuantan Tengah, Agus Iswanto. Ia mengakui bahwa pihak kecamatan hanya memfasilitasi pelantikan itu.
“Para Kades yang akan dilantik itu tentu mengundang pihak terkait dan masyarakatnya. Tentu secara logika dan etika ada makan dan minumnya dan perlengkapan lainnya,” katanya.
Ditambahkan Agus, besar kecilnya acara diserahkan kepada yang akan dilantik. Termasuk persoalan pembiayaan.
“Jadi bukan kami yang menentukan tetapi para Kades yang akan dilantik itu. Jadi mungkin kurang tepat kalau dibilang iuran, tetapi pembiayaan bersama,” tutupnya.
Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Fikri Kades Koto Simandolak, Kecamatan Benai. Ia membantah bahwasanya pihak kecamatan melakukan pungutan.
Hanya saja kepala desa terpilih dengan kesadaran membantu konsumsi masyarakat yang datang dari desa masing-masing.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Kuansing, Mirwan Amir melalui Kasubag Pemberitaan, Selfi Keswita menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang menyampaikan informasi kepada publik tanpa melakukan cek and balance.
“Mestinya, informasi seperti itu harusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait. Sehingga pemberitaan itu tidak merugikan satu pihak,” jelasnya.
Sekedar diketahui, beberapa hari belakangan ini pemberitaan sejumlah media online mengabarkan bahwasanya telah terjadi kutipan iuran untuk pelantikan para Kades di sejumlah kecamatan.
Namun setelah dikonfirmasi, Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) membantah tudingan miring tersebut. (hdr)