PROBATAM.CO, Batam – Warga di RT 03 RW 08 Kavling Seroja, Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, mengeluhkan masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah menahun belum tercetak.
Keluhan ini disampaikan warga dalam reses anggota DPRD Batam, Utusan Sarumaha di daerah pemilihannya (Dapil) tersebut, Selasa (26/11) malam.
Menurut Utusan Sarumaha, persoalan KTP ini bukan saja terjadi di Kecamatan Sagulung. Namun, krisis KTP ini merata di seluruh Kota Batam.
“Untuk saat ini KTP menjadi sangat mahal di Kota Batam. Beberapa kali kita berdiskusi dengan pemerintah melalui Disduk dan Camat, memang ternyata tidak ada blanko,” kata dia.
Kendati begitu, pihaknya mengaku sedang melakukan tindakan pengawasan. “Apabila memang ada ditemukan penyalahgunaan terkait KTP ini, kita akan menggunakan hak kita sebagai wakil rakyat,” sambungnya.
Utusan pun meminta pemerintah dalam hal ini dinas terkait agar dapat menyelesaikan proses pencetakan KTP warga yang sudah menahun terhambat karena ketersediaan blanko.
“Jangan sampai yang sudah bertahun-tahun melakukan pengurusan KTP tetapi belum selesai, justru sebaliknya yang mengurus belakangan lebih dulu siap. Hal ini bukan saja menciderai rasa keadilan, tapi juga melanggar aturan pemerintah,” tegasnya.
Selain persoalan KTP, warga setempat juga mengeluhkan masalah pendidikan yang tiap tahunnya sulit mendaftarkan anak mereka masuk ke sekolah negeri.
Keluhan lain yang diungkapkan warga yakni persoalan lampu penerangan jalan hingga pemeliharaan fasilitas umum (Fasum).
Mendengar berbagai keluhan dari masyarakat ini, Utusan Sarumaha berjanji akan menyelesaikan setiap permasalahan tersebut satu per satu.
“Kita akan mencatat apa yang telah disampaiakn warga, dan tidak hanya sekedar mencatat, tetapi ini akan kita eksekusi dan akan kita perjuangkan,” ucap politisi partai Hanura ini.
Itu dilakukan menurut Utusan Sarumaha supaya seluruh aspirasi yang menyangkut dengan anggaran bisa dianggarkan di tahun 2021 mendatang.
Sebab bagaimanapun, lanjutnya, ini sangat dibutuhkan warga. Mulai dari Fasum, penerangan jalan, KTP, maupun terkait perobatan bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan lain sebagainya.
“Hal ini merupakan aspirasi yang harus kita suarakan kepada pemerintah, dan ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk dijawab pemerintah dan hadir untuk itu,” pungkasnya. (lms)