PROBATAM.CO, Anambas – Pendiri Ikatan Jurnalis Anambas (IJA) dan Persatuan Wartawan Anambas (PWA) angkat bicara terkait perlakuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang tidak melibatkan dua organisasi itu dalam beberapa agenda menyangkut kepentingan masyarakat.
Dua agenda yang hanya melibatkan organisasi tertentu diantaranya, Pembentukkan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan kegiatan di Dinkes terkait “Penggalangan Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Mendukung Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas”.
Menurut Ketua IJA, Fitrahadi, dua agenda tersebut diketahui terlaksana tanpa melibatkan pihak Humas Pemerintah Kabupaten Anambas yang notabene sangat mengetahui jumlah organisasi wartawan di daerah itu.
“Wartawan di Anambas tidak semuanya bergabung bersama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Masih banyak organisasi lokal yang notabene berdiri dan berdomisili di Anambas. Jadi PWI belum mewakili wartawan yang bertugas di Anambas,” sebut dia, Kamis (21/11).
Dikatakannya, organisasi profesi wartawan lokal hadir dan selama ini telah memberikan kontribusi positif tehadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Dalam organisasi lokal, tergabung wartawan lokal dan luar daerah. Terlebih di dalamnya terdapat wartawan dan Pemred media lokal yang kontennya 100 persen konten lokal. Tak elok dilupakan atau terlupakan,” sambungnya.
Menurut dia, pemerintah daerah harusnya tetap menggandeng dua organisasi Pers lokal yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas.
“Untuk kedepannya saya harapkan pemerintah daerah dapat merangkul semua elemen dan organisasi yang ada khususnya organisasi jurnalis lokal sebagai bentuk senirgitas Pemda dalam merangkul Pers,” kata dia.
Sementara itu, Ketua PWA Asril Masnah menambahkan, untuk pengurus organisasi wartawan yang ada di Anambas tidak banyak yang bersetifikasi UKW Utama.
“Hanya PWA dan IJA saja yang pengurusnya bersertifikasi UKW Utama, selainnya belum,” ungkapnya. (edy)