PROBATAM.CO, Lingga – Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Dijren Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan piagam penghargaan atas keberhasilan Pemkab Lingga dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 Kamis (31/10/2019).
Piagam yang di serahkan secara langsung oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Teguh Dwi Nugroho diterima Wakil Bupati Lingga, M.Nizar yang didampingi oleh Asisten 1, Abu Hasim beserta Asisten 3, Siswadi serta sejumlah Staf Ahli Pemkab Lingga di Kantor Bupati Lingga.
Wakil Bupati Lingga, M Nizar mengucapkan terimakasih kepada semua OPD di Kabupaten Lingga yang telah bekerja keras, berjibaku dan bersinergi, terutama untuk bidang akuntansi BPKAD untuk mewujudkan capaian WTP tersebut.
“Alhamdulillah ini merupakan kedua kalinya Pemkab Lingga memperoleh opini WTP hingga 4 tahun kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lingga, sungguh merupakan prestasi luar biasa yang patut diapresiasi, terutama atas kerja keras saudara-saudara dari OPD untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik,” ujar M.Nizar.
Menurut Nizar di tahun pertama WTP, Pemkab Lingga memperoleh tambahan dana dari Pemerintah Pusat sebesar 14 Milyar, oleh sebab itu Nizar berharap kucuran dana tersebut bisa bertambah, seiring meningkatnya pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang baik.“Ini menjadi motivasi bagi kami, dengan mendapat WTP dan mempertahankannya, mudah-mudahan dapat menambah pundi-pundi anggaran Lingga di tahun-tahun mendatang.”terang Wakil Bupati Lingga ini.
Sementara itu Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Teguh Dwi Nugroho mengucapkan selamat atas capaian kinerja Pemkab Lingga yang telah meraih opini tertinggi dari BPK dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2018 lalu. Pria ini berharap, kedepan agar bisa semakin baik, serta dapat mempertahankan opini ini.
Teguh menyebutkan bahwa capaian itu merupakan wujud dari kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran Pemkab lingga dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dengan berbagai indikator tertentu.”Mulai dari kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang, efektifitas pengendalian pemerintah, hingga laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar pemerintah.”tegas Teguh.(ras)