PROBATAM.CO, Anambas – Minimnya anggaran di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Anambas berdampak buruk terhadap kinerjanya.
KPHP Unit VI Anambas jadi tak bisa melakukan patroli di hutan. Bahkan sosialisasi tentang menjaga kelestarian hutan juga kurang dilakukan ke masyarakat.
Hal itu diakui sendiri oleh Kepala UPT KPHP Anambas, Jueiri Yanto saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/9).
Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya tak dapat berbuat banyak karena minimnya anggaran yang dimiliki.
“Dalam setahun kami diberi anggaran oleh Pemprov Kepri cuma Rp 70 juta. Sedangkan untuk sosialisasi dan patroli hutan, kami tidak mempunyai anggaran. Anggaran segitu hanya cukup untuk sewa kantor, bayar listrik, fotocopy dan SPPD,” ungkapnya.
Selain anggaran, ia melanjutkan, yang menjadi permasalahan lain menurut dia adalah kurangnya SDM di UPT KPHP. Ditambah lagi semua urusan yang harus melalui provinsi.
“Sampai saat ini UPT KPHP tidak mempunyai pejabat eselon empat yang bisa memegang bidang kehutanan,” kata dia.
“Kita udah usulkan sangat butuh SDM setingkat eselon empat. Kurang lebih udah 2 tahun diusulkan, belum ada tanggapan Pemprov Kepri,” tambahnya.
Kata dia, dalam pelaksanaan patroli hutan pihaknya pernah melakukan di beberapa lokasi saja. Itupun sebatas kemampuan yang ada.
Ia juga mengatakan hingga saat ini baru ada tiga kecamatan yang diberikan sosialisasi terkait penebangan hutan di Anambas.
“Masalahnya anggaran 2019 ini belum keluar. Bahkan kami patroli dengan anggaran pribadi karena pemprov belum memberikan anggaran kami di tahun 2019 ini,” katanya. (edy)