PROBATAM.CO.Lingga – Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Lingga tahun 2019 sebesar Rp1,053 triliun.
Paripurna pengesahan APBD P tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga, Riono didampingi wakil ketua II Mudazir Zahid yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Lingga Jalan Istana Robat Senin (2/9)
Dalam laporanya pada rapat paripurna tim banggar DPRD Lingga melalui juru bicaranya, Agus Norman, menyampaikan bahwa angka RAPBD perubahan sebesar Rp 1.053,939 triliun lebih, kemudia dia berharap angka tersebut dapat disetujui karena telah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot. Kemudian angka ini juga sudah melalui tahapan finalisasi dan harmonisasi dari Banggar.
“Banggar mengucapkan terimakasih kepada setiap komisi di DPRD dan pemerintah daerah serta OPD mitra atas sumbangsih saran selama pembahasan. RAPBD perubahan ini dibahas sesuai dengan asumsi belanja,” ujar Agus Norman dihadapan tamu undangan
Politisi Partai Golkar ini berapak, RAPBD perubahan yang telah disahkan menjadi APBD perubahan hendaknya segera diantarkan ke Gubernur Kepri untuk segera dievaluasi. Ditempat yang sama Bupati Lingga Alias Wello pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lingga, terutama Banggar dan pimpinan, yang sudah serius membahas APBD Perubahan tersebut.
“Kami berharap kerjasama yang baik antara Pemkab dan DPRD ini terus bergulir ke depannya. Kami akan segera menyerahkan hasil pengesahan APBD Perubahan ini ke Gubernur agar dapat dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten Lingga,” terang Alias Wello.
Besaran angka APBD Perubahan 2019 yang disahkan DPRD Lingga mengalami peningkatan sekitar Rp 134 miliar dari total APBD murni yakni Rp 919,795 milyar. Peningkatan terjadi karena ada penambahan Silpa tahun 2018 lalu serta beberapa anggaran yang telat masuk.
Berdasarkan data yang di peroleh pada Komisi I bidang hukum dan pemerintahan terdapat anggaran sebesar Rp 144,249 milyar lebih, Komisi II bidang ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 217,025 milyar lebih dan Komisi III bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 692,663 milyar lebih.(ras)