PROBATAM.CO, Jakarta – Pakar hukum tata negara, Prof Juanda melihat adanya gejala Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra akan ditinggalkan Demokrat dan PAN untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Ia menilai jika kondisi ini terjadi, akan tidak sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, dalam sistem Undang Undang Dasar 1945 tidak dikenal sistem oposisi. Namun yang terpenting dalam negara demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila adalah kontrol atau pengawasan dari sosial socaity atau lembaga yang berwenang seperti yang ada dalam UUD 1945.
“Kalau benar terjadi ada pergerakan partai pendukung Prabowo ke gerbong lain, misalnya tinggal 2 partai politik diluar pemerintahan, maka saya kira ini sangat tidak seimbang, karena komposisi di parlemen 80 persen koalisi pemerintah dan 20 persen oposisi, ini tidak mungkin ada kontrol politik dari parlemen,” kata dia dalam diskusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
Selain itu, Guru Besar IPDN ini juga menilai bahwa elit-elit politik di Indonesia belum mampu menunjukkan sikap konsisten dalam pilihan politiknya.
Seharusnya, lanjut dia, ada 4 atau 5 dari partai yang mendukung Prabowo kemarin tetap konsisten menjadi penyeimbang dan ini akan bagus sebagai pendidikan politik untuk generasi selanjutnya.
“Memang ada lebih dari tiga pembagian kekuasaan. Namun ketika kekuatan menumpuk di dalam satu tangan, itu namanya tirani dan otoriter absotlute akan terjadi. Nah, ini yang kita sangat tidak inginkan,” kata dia.
“Dan ini akan terjadi nanti apabila katakanlah rekonsiliasi dalam konteks bahwa, rekonsiliasi hingga masuk ke kabinet semua, apalagi tinggal PKS saja, saya kira tidak elok dalam rangka kita membangun demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila ke depan,” demikian Prof Juanda menambahkan. (sha)
