PROBATAM.CO, Tanjungpinang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan Pemprov Kepri untuk berhati-hati dan teliti dalam penyelenggaraan keuangan, khususnya terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan rancangan APBD berdasarkan E-Planning dan E-Budgeting.
“Serta pengawasan internal di pemerintah Provinsi Kepri dalam mengelola keuangan sesuai aturan,” kata Ketua KPK RI, Agus Raharjo dilansir Kepriprov.go.id, Kamis (27/6).
Agus juga mengultimatum seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kepri untuk dapat bertugas dan menjalankan pemerintahan yang optimal merealisasikan penerimaan daerah.
Agus Raharjo berkunjug ke Kepri menghadiri penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemprov Kepri bersama Dirjen Pajak Kementrian Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri Dompak.
Agus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas KPK RI dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Tak hanya itu, lanjut Agus, kedatangan KPK RI ini ke Kepri untuk melakukan upaya monitoring kepada pemerintah daerah guna memberikan masukan.
“Selain itu juga kami harapkan dengan adanya kunjungan ini, dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap jalannya penyelenggaraan daerah,” ungkap Agus.
Agus kembali menegaskan agar Pemprov Kepri bersama instansi terkait baik itu Dirjen Pajak dan BPN Kepri yang melaksanakan penandatanganan bersama ini sesuai komitmen.
“Jangan sampai penandatanganan kesepakatan ini hanya sebatas seremonial saja, namun dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan progres yang baik dalam bersinergi mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegas dia dihadapan Gubernur Kepri dan Bupati/Walikota se-Kepri yang hadir. (ina)