PROBATAM.CO – Dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibu kota negara.
Masalah ini, menurut Presiden Jokowi, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta seperti dilansir setkab.go.id, Senin (6/5) petang.
Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.
Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatera, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.
“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.
Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apabila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, ia berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibu kota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.
Siapkan 3 Alternatif
Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.
“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.
Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Jokowi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.
Tetapi Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN.
“Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” kata Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, dan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Ekuin Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
