PROBATAM.CO, Tanjungpinang – Diduga banyak masalah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinasi Supervisi KPK Wilayah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan akan melakukan pengecekan data BUMD Kepri usai Idul Fitri mendatang.
“Kami akan turun langsung minta data seluruh BUMD Kepri sehabis lebaran nanti,” kata dia di Tanjungpinang, Senin (15/4).
Pihaknya nanti akan melihat sampai sejauh mana kontribusi dan sumbangsih BUMD selama berdiri terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kepri.
Selain itu, juga akan mengulik terkait penyertaan modal yang sudah dikucurkan pemerintah kepada BUMD Kepri ini.
Aida menegaskan, penyertaan modal yang digelontorkan Pemerintah ke BUMD ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pengurus dan bagaimana pengawasan pemilik modal dalam hal ini Pemprov Kepri.
“Kita akan lihat sampai sejauh mana pengelolaan modal yang diberikan pemerintah ke BUMD tersebut,” katanya.
