PROBATAM.CO, Jakarta – Rencana pemerintah memberlakukan aturan pengenaan pajak bagi para pelaku e-commerce alias toko online di tanah air mulai 1 April 2019, dibatalkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memutuskan menarik kembali PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).
Dibatalkannya PMK tersebut karena pemerintah merasa perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian/lembaga.
“Saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Itu kita tarik dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu nggak benar, kami putuskan tarik PMK-nya,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Detik.com, Sabtu (30/3).
Pemerintah, kata Sri melanjutkan, merasa perlu berkoordinasi untuk memastikan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, adil, efisien, serta tetap mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.
Ia menjelaskan penarikan PMK itu dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesimpangsiuran.
“Kita tarik saja karena substansinya nggak ada. Noise yang muncul begitu banyak dan tidak produktif. Padahal nggak ada pajak baru di PMK itu. Kami lakukan penarikan saja. Jadi selama ini seperti tidak ada PMK itu,” katanya lagi.
Dibatalkannya aturan itu juga sekaligus memberikan waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.
“Yang kita harapkan masyarakat, perusahaan, komunitas digital, memahami sepenuhnya. Kami juga lihat kita masih akan terus perlu sosialisasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai,” katanya.
Namun ditariknya PMK tersebut tak lantas menghilangkan kewajiban pelaku e-commerce untuk membayar pajak. Mereka tetap harus membayar pajak sesuai aturan yang sudah ada.
