PROBATAM.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun. Jumlah anggaran ini dimulai dari persiapan tahun 2017 hingga 2019.
“Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp 465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp 15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dilansir Bizlaw.id.
Adapun rincian alokasi penganggaran Rp 25,59 triliun itu terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan Rp 4,85 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun.
“Ini komposisinya bisa beda-beda. Misalnya, untuk anggaran di KPU untuk penyelenggaraan pemilu Rp 25,59 triliun. Kalau untuk pengawasan mencapai Rp 4,85 triliun. Kemudian kegiatan pendukung (keamanan, pendidikan dan keterbukaan informasi) bisa mencapai Rp 3,29 triliun,” ia merinci.
Namun demikian, karena penggabungan Pemilu serentak ini, terdapat efisiensi biaya seperti dari anggaran kotak suara, saksi, dan sebagainya.
“Jadi, biasanya persiapan untuk Pilpres dan Pileg itu yang dulu dua-duanya harus kita danai, ini bisa digabung. Misalnya (anggaran) kotak suara, saksi, dan lain-lain. Di satu sisi, memang menjadi salah satu tujuan kenapa digabung adalah untuk efisiensi biaya. Kita bayangkan setahun dua kali mengadakan, itu wasting time, SDM, biaya, (dimana sebelumnya) kita harus melakukan kegiatan (Pilpres dan Pileg) sampai dua kali, (yaitu) April kemudian Oktober,” paparnya.
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 adalah Pemilu pertama yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Indonesia.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Bizlaw.id